SUNGAI LIAT ---Fraksi Gerindra-PAN DPRD dan PDI Perjuangan Bangka secara tegas menolak menandatangani APBD-P (Perubahan) tahun 2024, yang telah diajukan oleh Pemkab Bangka melalui rapat paripurna DPRD Bangka Sabtu(7/9/2024). Hal ini ditegaskan M Taufik Koriyanto SH mewakili pandangan akhir Fraksi Gerindra-PAN dalam sidang rapat paripurna DPRD Bangka Sabtu(7/9/2024).
Menurut Taufik, Fraksi Gerindra-PAN menilai bahwa sejak dari penyampaian KUA/PPAS APBD-P tahun 2024, penyampaian Raperda APBD-P sampai dengan pembahasan dan persetujuan hari ini, pihak TAPD tidak pernah menyampaikan secara detail berapa sesungguhnya proyeksi APBD-P tersebut kepada Banggar DPRD Kabupaten Bangka, sehingga apa yang dibahas dan disetujui antara TAPD dan Banggar DPRD, berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya.
Salah satu contoh, lanjut Taufik, bahwa kita sepakat tidak ada pemotongan TPP ASN dan gaji honorer, hal ini selalu dibahas disetiap rapat pembahasan anggaran sejak dari tahun 2023 sampai dengan saat ini, tapi kenyataannya TPP dan gaji tenaga honorer tetap dipotong, dan kita sepakat dalam perubahan APBD 2024, sekretariat DPRD Bangka telah mengusulkan dana APBD perubahan dan disepakati anggaran sebesar Rp 12, 5 miliyar, selang beberapa hari setelah pembahasan, saudara Sekwan dipanggil Sekda menyampaikan dana APBD perubahan untuk Sekretariat DPRD hanya Rp 3 milyar, tentunya hal ini sering terjadi di Pemkab Bangka.
Tambah Taufik, dengan berbagai argumen diatas, fraksi Gerindra-PAN, tidak dapat menerima, menyetujui dan menandatangani APBD-P 2024 dan menganggap bahwa saudara PJ bupati Bangka tidak mampu menjalankan roda pemerintahan selama menjabat.
“Dalam waktu dekat kami dari fraksi Gerindra-PAN akan menyampaikan surat kepada PJ Gubernur Babel dan Kemendagri untuk tidak memperpanjang masa jabatan saudara M Haris AR sebagai PJ Bupati Bangka,”janjinya.
Sementara meskipun tidak ada kesempatan untuk menyampaikan pandangannya disidang rapat paripurna, Jumadi selaku ketua fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menyatakan sikap bahwa pihaknya tidak menyetujui dan tidak sepakat adanya rasionalsasi anggaran terhadap pemangkasan atau pemotongan terhadap tenaga honorer dilingkungan Pemkab Bangka.
Tidak hanya itu saja PDI Perjuangan juga tidak sepakat adanya pemotongan tunjangan penghasilan pegawai {TPP} bagi ASN Dilingkungan Pemkab Bangka.
Saya menilai dengan adanya rasionalisasi anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan ASN atau honorer dan akan berimbas kepada kinerja mereka, dan juga akan berdampak pada perekonomian secara umum di Kabupaten Bangka.
Oleh sebab itu melalui PDI Perjuangan Jumadi meminta dengan tegas agar Pemkab Bangka untuk lebih maksimal dan serius lagi dalam upaya meningkatkan merealisasikan pendapatan asli daerah {PAD} berdasarkan data yang pihaknya dapatkan, di semester 2 bulan ini baru 30 % realisasi PAD.
Dari capaian tersebut maka kami memandang PJ Bupati, Tim TAPD dan OPD teknis tidak serius dalam meningkatkan PAD Pemkab Bangka Tahun 2024 dan kami minta PJ Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD teknis terkait, Himbaunya.
Menyikapi hal ini juga dirinya meminta kepada P Bupati untuk memberikan laporan mingguan kepada DPRD agar terlihat grafik proses realisasi PAD, dan kendala yang ada dilapangan.
Saya juga meminta PJ Bupati agar memberikan data base yang jelas dan konkrit terkait jumlah non ASN BKN, karena kami mendapatkan data yang tidak sesuai fakta yang ada dilapangan antara BKSDM dan data dari Setda Bangka, maka kami dari fraksi PDI Perjuangan memberi waktu sampai akhir September untuk menyiapkan validasi data terkait jumlah non ASN, untuk saat ini kami jelas menolak dan tidak sepakat rasionalisasi pemotongan gaji honorer dan TPP ASN, Pungkasnya {Mulyadi}
0 Comments