Suka Makmue, Aceh (SULSELKPK.Co.Id) -Pejabat sementara Kepala Desa Pulo kruet, ATIP PA di tolak oleh sebagian masyarakat, lantaran selama menjabat kepala desa definitif satu periode yang lalu terkesan amburadul dalam menggunakan anggaran desa yang di duga fiktif.
Sebagai bentuk penolakan oleh Tokoh masyarakat Desa Pulo Kruet. Pada Rabu 28 April 2021, Mayarakat menjumpai Camat Darul Makmur sekaligus mempertanyakan buntunya pelantikan Syahril yang di usulkan masyarakat.
Camat Darul Makmur, Tawaruddin mengatakan, "kami sangat faham atas kondisi masyarakat dan pembangunan di desa Pulo Kruet. Kami juga sudah koordinasikan dengan pimpinan usulan masyarakat desa tersebut, tapi keputusannya kan ada di pimpinan yang meng-SK kan siapa saja di kehendaki. Termasuk SK atas nama Atip. PA," ucapnya.
Namun Masyarakat tidak puas atas jawaban Camat Tawaruddin, maka dilanjutkan ke dinas DPMG Nagan Raya untuk mencari kebenaranya.
Menurut informasi yang didapat sebagian masyarakat dari Kecamatan, bahwa persyaratan Pjs. Kades Atip tidak pernah di serahkan di Kecamatan.
Kadis DPMG Nagan Raya Rahmatullah, saat ditemui masyarakat mengatakan, bahwa dirinya hanya melakukan tugas sesuai perintah atasan dan menyangkut seluruh persyaratan Atip menjabat sebagai Pjs. Kades Pulo kruet sudah di lengkapi dan di kirimkan ke Kecamatan. Selanjutnya di serahkan ke yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas adminitrasi di Pulo Kruet. Kalau pun hari ini terjadi kesenjangan dalam penetapan Pjs sebaiknya tokoh dan masyarakat Pulo kruet bertemu langsung Bupati selaku pemangku tugas." Pungkas Rahmatullah.
Tokoh masyarakat Pulo kruet dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa "apa yang di canangkan Bupati agama ta pugoeng budaya ta jaga"(agama kita kuatkan dan adat istiadat kita jaga)itu benar-benar tidak terjadi di Pulo kruet. Karena selama ini pembangunan desa dengan uang negara tersebut tidak jelas
"Bahkan mesjid di Desa Pulo Kruet itu sendiri selama kepala desa Atip,PA itu tidak ada kegiatan shalat Jum'at lagi dan mesjid tutup,dimana visi misi Bupati yang di jalankan di Desa kami?, belum lagi pembangunan jalan, pos jaga, Masjid baru, tiang pagar Masjid lama dan sampai kerumah fakir miskin pun tidak siap dan tidak ada closed dan septitacknya." Ungkap sekelompok Masyarakat.
Lebih lanjut tokoh masyarakat tersebut mengatakan apakah begini pemerintah sekarang untuk penujukan pejabat sementara di Desa Pulo Kruet?, sudah ada keluhan masyarakat yang saya sebutkan tadi, Apa pantas ATIP yang menjadi pejabat sementara?," tegasnya.
Mestinya pemerintah itu harus mendengar dan menerima masukan serta keluhan masyarakat, jangan terkesan tutup mata dan tutup telinga menyangkut hak masyarakat," ujarnya.
Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) wilayah teritorial Aceh mengharapkan Kadis DPMG agar benar-benar memperhatikan segala aspek baik adminitrasi maupun sosial masyarakat lainnya.
Lanjut ketua GMBI wilter Aceh, apalagi Desa Pulo Kruet kan banyak masaalah dengan penggunaan dana desa yang menurut masyarakat tidak sesuai dan tepat.
Dalam pertemuan tersebut juga GMBI meminta kepada dinas terkait akan bisa menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat, karena GMBI sendiri hadir sebagai kontrol sosial masyarakat, "tutup Zulfikar, Za. (UMAR)
0 Comments