RIAU, SULSELKPK.CO.ID -Dengan terjadinya konflik antar negara mengakibatkan kerisis pangan terjadi di beberapa negara khususnya negara sedang berkembang. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh persiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dalam menghadapi hal ini seharusnya pemerintah mengantisipasi dan proaktif untuk menjaga ketahanan pangan di negeri ini, namun masih saja terlihat dinas terkait baik di Propinsi maupun Kabupaten/ Kota menganggap hal ini biasa-biasa saja dan terkesan tidak peduli sama sekali.
Hasil penelusuran media ini di kecamatan Sungai Mandau, kabupaten Siak, Propinsi Riau. mengeritik tentang percetakan sawah di 4 desa 1 Muara Kelantan 2. Muara Bungkal 3 Lubuk Jering 4 Lubuk Umbut dengan luasan lahan diperkirakan mencapai ribuan hektar dimulai pengolahanya tahun 2010 menggunakan dana APBN namun diduga tidak tepat sasaran, ada pun irigasi seharusnya sebagai pengatur air untuk areal persawahan tidak berfungsi sama sekali parit air yang dibangun kanal pintu air yang nilainya miliaran rupiah dibangun tidak pada tempatnya bahkan sebagian besar tidak berfungsi hingga menjadi besi tua.
Lahan percetakan sawah banyak ditelantarkan oleh pengelolanya jadi semak belukar.
Menurut keterangan salah seorang ketua Gakpotan (Gabungan kelompik tani) Aceng Toha membawahi13 kelompok tani di desa Muara Kelantan luasan lahan yang kami kelola 265 hektar kami sudah 12 tahun bertani hasil nya tidak pernah memadai dengan kalkulasi setiap musim tanam selalu saja merugi dengan rincian biaya pengolahan lahan satu hektar sampai panen menghabiskan dana sekitar Rp 8 juta namun hasil panen perhektar yang didapat hanya 2 ton sementara harga gabah Rp 3800 per kilo inilah salah satu alasan petani tidak mengolah lahan nya lagi dan menelantarkannya menjadi semak belukar.
Sementara atas kondisi ini dinas terkait tidak pernah turun kelapangan untuk mencari solusi hal ini mengakibatkan para petani miskin berkelanjutan.
Dimusim tanam pertengahan tahun ini adapun bantuan yang kami peroleh dari Dinas Pertanian Propinsi Riau hanya pupuk dolomit sebanyak 450 kg pupuk organik 150 kg dan bibit padi 35 kg yang aneh nya lagi bibit padi yang diberikan kepada kami diduga palsu karna di semaikan tumbuh nya hanya 30 persen saja.
Belum lagi persawahan di 3 desa sangat amburadul dikelola hanya 10 persen lainnya menjadi semak belukar, pupuk subsidi seyogyanya diperuntukan untuk tanaman padi raib entah kemana digelapkan atau diselewengkan oknum oknum tertentu sementara distributor pupuk subsidi dikuasai dan dikelola oleh PPL desa Muara Kelantan.
Dalam penderitaan berkepanjangan karna solusi tidak ada didapatkan maka seluruh ketua Gakpotan dan ketua kelompok tani sepakat bergabung di satu organisasi HKTI (Himpunan kerukunan tani Indonesia) dipimpin Ketua pusat Jendral TNI (purn) dr Moeldoko dan Jendral (Putn) . Budi W. S.Sos,M,si dimana HKTI telah bermitra dengan PT Sorgum Indonesia.
Sementara ketua HKTI kabupaten Siak Sukamto telah ditunjuk oleh perusahaan untuk pengembangan Sorgum di propinsi Riau maka diintruksikan kepada ketua HKTI Kecamatan Sungai Mandau Aceng toha untuk mensosialisasikan kepada para petani menanam sorgum secara cepat pada bulan ini sudah menanam sorgum seluas 3 hektar dan tahap kedua sudah mulai pengelolaan lahan penangkaran sorgum seluas 10 hektar dan tahap ketiga kemungkinan besar ribuan hektar karna di kecamatan Sungai mandau sangat banyak ditemukan lahan semak belukar dikatakan lahan konsensi perusahaan tidak di kelola sama sekali dan lahan desa di terantarkan belum lagi lahan percetakan sawah ditinggalkan oleh pengelolanya tanpa ijin sama sekali.
Menurut salah seorang anggota LSM yang ada di kecamatan Sungai mandau mengatakan memang sangat ironis nasib seruruh petani sudah 12 tahun menggarap lahan pertanian selalu gagal begitu juga legalitas kepemilikan lahan atau pun surat tidak ada sama sekali.
Untuk itu petani berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait harus proaktif dalam melakukan pengawasan ketahanan pangan khusus nya di kecamatan Sungai Mandau. (Cuncun Rukmana)
0 Comments