Banda Aceh, SULSELKPK.CO.ID -Hanya tinggal tiga bulan lagi Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan berakhir masa tugasnya dan pemerintah pusat akan menunjuk seorang Pejabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang ditinggalkan Nova Iriansyah.
Begitu kompleks masalah di Aceh, hampir disemua sektor, seperti Pendidikan, Keuangan, Komoditas Pangan, Infrastruktur dan yang paling utama yaitu Kesehatan
Kegagalan pembangunan selama ini yang terus menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin, sesungguhnya mengindikasikan buruknya kinerja birokrasi Pemerintah Aceh, tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan mandatnya sebagai pengurus dan pengelola pembangunan Aceh. Indikasi ini terkonfirmasi dari banyaknya kegagalan dan dugaan praktik-praktik pat gulipat penuh permainan yang di buka media dan terungkap ke publik seperti kasus beasiswa, sapi kurus, apendiks, dan lain sebagainya
Belum lagi investor yang hengkang, honor illegal, bermewah-mewah dengan mobil dinas sementara rumah dhuafa tak kunjung selesai dibangun, lembaga keistimewaan MAA diobok-obok dan berbagai masalah lainnya.
Ditambah lagi dibawah kepemimpinan Sekda Bereh, kerja siang-malam tidak mengenal waktu, siang ke malam, malam ke pagi, kita sebagai rakyatpun tidak tau apa yang dikerjakan dan apa yang dirapatkan, karena hasil dari kerja tersebut tidak membuat rakyat menjadi sejahtera, rakyat tetap dalam kemiskinan, silpa tetap besar setiap tahun.
Alhasil puluhan bahkan ratusan triliyun uang rakyat yang telah digelontorkan gagal menyejahterakan rakyat Aceh, hangus dan sia-sia.
Usman Lamreung yang dimintai keterangan oleh awak media ini tentang PJ Gubenur menjelaskan bahwa siapapun PJ.pemerintah Aceh kedepan wajib membenahi dan meluruskan mental birokrasi korup ini agar dimasa kepemimpinnyanya berhasil. Rombak struktur dan personil, isi dengan ASN yang memililiki integritas dan bisa bekerja. Singkirkan yang korup, bermental ABS, suka menjliat dan cari muka. Ganti pendekatan kerja dengan lebih menekakan pada outcome dan impact, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran seperti yang selama ini terjadi tapi tak berdampak apapun terhadap rakyat.
Usman Lamreung juga berharap PJ Gubernur harus ada strategi dalam penanganan berbagai masalah di Aceh. Dan benar-benar harus dapat memecahkan masalah “Karena itu penting sekali, pemerintah pusat saat menunjuk PJ Gubernur Aceh harus yang tepat, berpengalaman, merakyat, komunikatif dan benar-benar berpihak pada pembangunan Aceh.
PJ Gubernur Aceh juga harus mampu mengelola anggaran dengan tepat, cermat dan efisien untuk kepentingan rakyat Aceh, apalagi tahun 2023 Aceh akan berkurang dana DOKA turun menjadi 1 persen bukan lagi 2 persen, sudah dapat diperkirakan berdampak turunnya Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) berkisar antara lebih kurang 7-8 Triliun, diperkirakan setengah dari APBA dari tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, penting sekali Aceh punya Blue Print pembangunan pasca DOKA turun 1 persen, harus dipikirkan strategi yang cermat dan tepat keberlanjutan pembangunan Aceh masa depan, untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti akan bertambah penganguran dengan pemutusan tenaga kontrak tahun 2023, investasi gagal belum bisa mendongkrak PAD, lapangan kerja tidak tersedia, dan kemiskinan tetap bertahan. Ini adalah PR besar PJ Gubernur Aceh, belum lagi masalah politik, masalah kisruh MAA, korupsi, dan berbagai masalah sosial ekonomi lainnya yang cukup berat.
Usman Lamreung akademisi pembangunan Aceh ini lebih lanjut mengatakan,PJ Gubernur Aceh yang ditunjuk pemerintah nantinya siapapun dia tidak ada masalah, yang terpenting adalah memahami kultur budaya, politik dan berbagai masalah pembangunan yang selama ini belum selesai. Calon Pj yang di tunjuk berpihak pada pembangunan Aceh, pengetasan kemiskinan, mampu membangun harmonisasi dengan legislatif, mampu menjebatani berbagai masalah politik yang belum selesai dengan pemerintah pusat, keberlanjutan dana DOKA, dan pemberantasan korupsi. Maka kita berharap pada pemerintah pusat PJ Gubernur yang nanti ditunjuk benar-benar mampu menyelesaikan masalah, bukan saja menyiapkan pemilu, tapi juga keberlanjutan pembangunan Aceh tutupnya. (Umar)
0 Comments